Kab.Bandung.mitrasiber.com.Pelaksanaan proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun Anggaran 2026 di SLB BC YKS 1 Majalaya, Kabupaten Bandung, menuai sorotan tajam.
Sorotan bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga adanya dugaan oknum mengatasnamakan putra daerah yang meminta jatah uang sebesar Rp2 juta. Padahal seharusnya merasa bangga karena di daerahnya ada pembangunan rehabilitasi sekolah SLB.
Proyek revitalisasi tersebut berlokasi di Kp. Andir RT 004/RW 008, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya. Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek senilai *Rp397.248.000* bersumber dari APBN 2026, dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SLB BC YKS 1 Majalaya dengan lama pekerjaan 120 hari kalender. Program ini berada di bawah Direktorat PKLK, Kemendikdasmen.
Kasek Diduga Alergi Wartawan, Kalah Sama Preman,dan tidak terbuka kepada awak media.
Sikap Kepala Sekolah yang diduga tertutup dan alergi terhadap wartawan juga menjadi sorotan. Saat dihubungi via chat WhatsApp tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat. Padahal di era keterbukaan informasi publik, harus terbuka soal anggaran dan material.
Sesuai dengan.UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui penggunaan anggaran publik. Serta UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang menegaskan pers sebagai kontrol sosial.
Namun fakta di lapangan berbanding terbalik. mitrasiber.com mencatat telah melakukan kunjungan hingga beberapa kali untuk konfirmasi dan klarifikasi sebagai bentuk kontrol sosial.
Kejanggalan terjadi saat kunjungan terakhir. Setelah awak media diberitahu Kepala Sekolah tidak ada, selang beberapa menit datang tamu lain dan langsung dipersilahkan masuk ke ruang Kepala Sekolah. Ada apa sebenarnya?
Pelayanan tersebut dinilai tidak sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan mencederai prinsip keterbukaan. Media adalah mitra pemerintah, bukan musuh.
Selain itu, transparansi teknis proyek juga dipertanyakan. Lemahnya pengawasan dari konsultan dan dinas terkait disorot. Saat dikonfirmasi mengenai spesifikasi material seperti baja ringan dan besaran upah pekerja, para pekerja di lokasi yang berjumlah sekitar enam orang enggan menjawab.
“Temui saja Kepala Sekolah, kami takut salah menjawab,” ujar salah seorang pekerja di lokasi kepada mitrasiber.com.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bantuan pemerintah, mulai dari RAB, volume material, hingga standar upah tenaga kerja
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SLB BC YKS 1 Majalaya belum berhasil ditemui dan belum memberikan klarifikasi resmi. jabarkini.id.masih terus berupaya menghubungi pihak sekolah, P2SP, maupun Dinas Pendidikan terkait.
Pimred.Bah Akur
